SuaraJabar.id – Mistra melangkah santai menuju rumah salah satu kerabatnya di Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. Dia lalu duduk di lantai teras beralas tikar, menghela napas panjang, lalu menyeduh segelas kopi.

Tidak ada pekerjaan yang harus dia lakukan hari itu, hingga dia bisa duduk santai. Berteduh dari sengatan sinar matahari daerah Pantura yang terkadang membuat kulit terasa perih.

Biasanya, jika ada yang mengajaknya bekerja, tentu saja Mistra tidak akan duduk santai di teras rumah. Dari pagi hingga menjelang matahari terbenam, ayah dua anak itu akan berada di sawah. Entah mencangkul, memetik hasil perkebunan, atau bahkan memanggul berkarung hasil perkebunan.

Penghasilannya sebagai buruh tani serabutan memang tidak pernah menentu. Misalnya, saat menjadi kuli panggul, dia akan mendapatkan upah Rp 50 ribu per karung. Semakin banyak memanggul karung berisi hasil pertanian, semakin besar juga upah yang akan dia bawa pulang. Sementara upah dari membantu memetik hasil pertanian, Mistra hanya mengantongi Rp 70 ribu per setengah hari.

“Tergantung yang ngasih kerjaan, kalau ada yang ngajak panen, jadi kuli panggul, biasanya ikut,” kata pria kelahiran 37 tahun lalu itu, saat ditemui awal November 2022 kemarin.

Bukan tanpa alasan Mistra menjadi buruh serabutan. Pekerjaan itu terpaksa dia lakukan sejak pekerjaan tetapnya sebagai nelayan rebon kerap memberikan harapan kosong. Menurutnya, dia akan melakukan pekerjaan apa pun, selama bisa pulang membawa uang untuk istri dan anak-anaknya.

Apalagi sekarang, saat rebon menjadi semakin langka. Padahal dulu, Desa Mekarsari menjadi salah satu daerah penghasil terasi di Pantura. Setiap bulan November hingga bulan April, para nelayan rebon akan terjun ke laut untuk mendapatkan puluhan hingga ratusan kilo rebon.

“Dulu, sekali tangkap bisa dapat 50 kilogram rebon, sekarang ngejar 5 kilogram aja susah,” terang Mistra.
Mistra menjelaskan, saat menangkap rebon biasanya para nelayan hanya bermodalkan sudu atau alat penangkap rebon.

Mereka berangkat ke pantai selepas salat subuh, masuk ke laut hingga air setinggi dada dan berendam di sana selama berjam-jam, hingga sudu dirasa penuh.

Untuk memeriksa sudu, mereka harus kembali ke darat. Memindahkan rebon dan berbagai hasil tangkapan lainnya, lalu kembali ke laut.

“Dulu, dapat rebon bisa sembari santai. Kalau siang bisa pulang dulu, istirahat di rumah, menjelang sore kembali lagi ke laut, dan hasilnya tetap banyak,” katanya.

Rebon-rebon hasil tangkapan para nelayan itu kemudian dijemur untuk diolah menjadi terasi. Dari situlah mereka mendapatkan uang hasil kerja di laut. Biasanya, harga terasi yang dijual di Mekarsari akan mengikuti harga jual beras. Harga itu sudah ditetapkan secara turun temurun. Misal, jika satu buntel harga beras Rp 10 ribu, maka harga satu buntel terasi pun Rp 10 ribu.

Selain dari menjual terasi olahan sendiri, para nelayan juga bisa dapat penghasilan dari menjual bibit bandeng dan udang. Dulu, satu ekor bibit bandeng bisa dijual dengan harga Rp25 sementara pembeli bisa membeli hingga puluhan ribu ekor.

“Tapi setelah PLTU mulai beroperasi, bibit bandeng dan lainnya langsung hilang,” ungkap Mistra.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit 1 Indramayu diresmikan pada November 2011 lalu. Pembangkit listrik dengan kapasitas 3 X 330 megawatt itu dibangun untuk melengkapi proyek 10.000 megawatt tahap pertama.

Pengerjaan PLTU Unit 1 Indramayu sudah dilakukan sejak 2007 lalu. Nilai kontrak untuk pembangunan pembangkit listrik ini sebesar USD USD 696,734 dan Rp 1.497 milyar.

Warga di sekitar PLTU Unit 1 Indramayu. [HO-Bukbisj Candra Ismet Bey]

Pendanaannya berasal dari Consortium of China Construction Bank, Konsorsium bank lokal Indonesia dan APLN.
PLTU Unit 1 Indramayu berdiri di atas lahan seluas 83 hektar di Desa Sumur Adem, Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu.

Jaraknya, hanya sejengkal dari lahan pertanian warga dan juga pemukiman warga, hingga melihat asap hitam sisa pembakaran seolah sudah jadi makan sehari-hari warga Patrol. Terutama Desa Mekarsari, Desa Tegal Taman, dan beberapa desa terdekat lainnya dari PLTU.

Kuat dugaan Mistra bahwa yang menyebabkan dia kehilangan sebagian besar penghasilannya dari laut adalah berkat limbah PLTU yang mengalir ke laut selama 24 jam. Apalagi beberapa tahun lalu, ayah dua anak itu sempat mencari tahu aktivitas di PLTU dan menemukan pembuangan tersebut sebelum akhirnya kepergok dan diusir satpam.

Jumlah nelayan rebon semakin berkurang. Kini, dari ratusan orang hanya tersisa sekitar 70 orang saja. Dan sebagian besar memilih bekerja seperti Mistra. Saat rebon tak juga muncul, mereka akan beralih profesi menjadi buruh tani.

Dimulai dari pohon kelapa

Saat tahun pertama pembangit listrik beroperasi, Rodi melihat kondisi masih terlihat normal. Hanya saja, dia dan warga lainnya heran melihat pohon-pohon kelapa yang terlihat seperti terkena penyakit.
Pelepahanya mulai rontok dan lama-lama gundul. Layaknya virus, semakin lama, semakin banyak pohon kelapa yang mati.

Dalam dua tahun berikutnya, tidak ada lagi pohon kelapa yang tumbuh di daerah Patrol. Padi dan hasil pertanian lainnya pun tak luput dari dampak munculnya PLTU Indramayu 1. Dalam satu musim, para petani bisa mengalami dua hingga tiga kali gagal panen. Ini yang membuat hasil pertanian di Desa Mekarsari terus merosot setiap tahun.

Padahal sebelumnya, warga di Desa Mekarsari selalu hidup serba kecukupan dari hasil laut dan sawah. Bahkan, saat musim panen tiba, para buruh tani pun bisa menyimpan beberapa karung beras untuk stok hingga musim panen berikutnya.

“Kadang stok beras dijual, ada juga yang dikonsumsi sendiri. Intinya, dulu bisa dapat lebih. Beda sama sekarang, tidak ada stok beras lagi yang bisa disimpan,” ungkap Rodi.

Sekali lagi, dugaan terkuat dari masalah yang menimpa para petani di Desa Mekarsari ini akibat tanah, air, dan udara yang tercemar limbah PLTU. Namun, sampai sekarang belum ada penelitian resmi yang dapat memvalidasi klaim para warga.

Padahal tahun 2017 lalu, warga seolah mendapat angin segar ketika sekelompok mahasiswa datang untuk melakukan penelitian. Salah satu warga Desa Mekarsari, Tarmudi atau yang akrab dipanggil Tekor, bahkan sempat mengambil beberapa sample tanah, lumpur, hingga air laut untuk diteliti.

“Tapi saya minta hasilnya, sampai sekarang ngga dikasih,” akunya.

Dengan penghasilan yang terus merosot, tak sedikit buruh tani di Desa Mekarsari yang melakukan pekerjaan lain. Ada yang memberangkatkan anggota keluarganya untuk menjadi TKI ke negara Jepang, Korea, Cina, atau negara-negara Timur Tengah.
Namun, Rodi memilih untuk bertahan tinggal di tanah kelahirannya.

Supaya bisa mendapatkan penghasilan tambahan, pria berusia 62 tahun itu memilih untuk bekerja sebagai buruh bangunan di proyek perumahan. Kebetulan, dia mendapatkan pekerjaan itu dari keponakannya.

Dari hasil bekerja sebagai buruh bangunan, Rodi mendapat bayaran sebesar Rp 70 ribu per hari. Upah kerjanya dia terima per dua minggu sekali sebesar Rp980 ribu. Sementara saat menjadi buruh tani, ayah tiga anak ini mendapatkan upah sebesar Rp 100 ribu per hari. Tentu saja, pendapatannya akan semakin besar jika hasil panen padinya sukses.

“Yah, kalau sekarang sekarang seadanya aja,” imbuhnya.

Co-Firing, Solusi atau Masalah Baru?

Seiring dengan semakin jelasnya dampak perubahan iklim, perusahaan-perusahaan telah mengambil langkah untuk mengurangi jejak karbon mereka.

Sejak tahun 2020 lalu, PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) sebagai pengembang pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) melakukan ujicoba skema co-firing di tiga PLTU Batubara yang dikelola oleh PT PJB, yaitu PLTU Paiton, PLTU Indramayu, dan PLTU Ketapang.

Skema ini dilakukan sebagai upaya PLN dalam mendukung pemerintah dalam percepatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) menuju target 23 persen pada tahun 2025 mendatang.

Co-firing memang digadang-gadang sebagai salah satu upaya transisi dari penggunaan energi fosil ke EBT. Meski tidak sepenuhnya mengganti penggunaan batubara, tapi co-firing disebut-sebut sebagai terobosan baru dalam rangka menuju green power plant.

Teknologi ini merupakan upaya untuk mengurangi penggunaan batubara, dengan menambahkan biomassa. Bahan bakar yang dianggap lebih ramah lingkungan, seperti pellet kayu, cangkang sawit, sekam, serbuk gergaji, dan potongan kayu.

Selain itu, penggunaan biomassa juga disebut-sebut menghasilkan lebih sedikit emisi karbon dioksida, dibandingkan energi fosil.

Sebanyak 28 PLTU telah menerapkan teknologi co-firing, termasuk PLTU Suralaya dan PLTU Paiton, yang merupakan tulang punggung kelistrikan Jawa dan Bali.

Warga di sekitar PLTU Unit 1 Indramayu. [HO-Bukbisj Candra Ismet Bey]

Namun, sampai saat ini para aktivis lingkungan menilai, skema ini bukan langkah transisi menuju energi terbarukan yang paling tepat. Apalagi, diketahui bahwa co-firing masih tetap menghasilkan emisi karbon yang berkontribusi pada efek gas rumah kaca.

Meiki Paendong, direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, mengatakan bahwa co-firing juga dapat menyebabkan deforestasi.

“Yang kami khawatirkan adalah deforestasi hutan yang nantinya akan digunakan untuk bahan bakar co-firing,” katanya.

Untuk mengamankan pasokan bahan bakar biomassa co-firing untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pelabuhan Ratu dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang, PT PLN telah bekerjasama dengan Perhutani. Rencananya, pasokan biomassa dari pengolahan tanaman kaliandra dan gamal akan diperoleh mulai bulan ini.

Hingga tahun 2025, PLN membutuhkan sekitar 10,2 juta ton biomassa untuk menggantikan 10 persen kebutuhan batubara di PLTU.

Dan setiap tahunnya, PT Perhutani akan memasok 11.500 ton biomassa untuk PLTU Pelabuhan Ratu dan 14.300 ton per tahun biomassa untuk PLTU Rembang.

Meiki menekankan bahwa jika pemerintah serius untuk mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan, maka harus mengandalkan sumber-sumber yang tidak akan merusak lingkungan lebih lanjut. Mengingat letak geografis Indonesia, negara ini memiliki potensi untuk menghasilkan tenaga bersih yang bersumber dari energi matahari, angin, ombak, dan air.

“Masalahnya, sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian secara spesifik mengenai potensi energi terbarukan di setiap daerah di Indonesia,” katanya.

Batu bara masih dibutuhkan dalam 20 tahun ke depan

Meskipun ada gerakan untuk memanfaatkan sumber listrik yang lebih bersih, batu bara dikatakan masih akan digunakan dalam 10 hingga 20 tahun ke depan. Selain karena ketersediaannya, batu bara tetap menjadi pilihan populer, terbukti dari penjualannya yang tinggi.

Hendra Sinadia, direktur eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, mengatakan kepada BBC pada bulan Juni bahwa permintaan batu bara masih tinggi karena beberapa negara termasuk Cina dan India masih menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah ekspor batu bara Indonesia pada tahun 2021 mencapai 345,4 miliar kilogram dengan nilai sekitar Rp 381 triliun. Pada bulan Juni lalu, Kementerian ESDM menetapkan harga batubara acuan (HBA) sebesar Rp 4,8 juta.

Masih dalam laporan yang sama, bahkan Mulyanto, anggota Komisi VII DPR RI, juga mengatakan bahwa penggunaan batu bara harus tetap dioptimalkan demi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat melalui harga listrik yang murah.

Namun demikian, sebagai hasil dari pertemuan G20, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mempercepat peralihan ke energi bersih melalui Kemitraan Transisi Energi yang Adil dan peluncuran Platform Negara Mekanisme Transisi Energi.

Indonesia bertujuan untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Perlawanan terus berlanjut

Pada tahun 2015, warga Mekarsari membentuk gerakan warga bernama Jatayu yang
menolak keras PLTU.
Gerakan semakin masif ketika pemerintah berencana membangun PLTU II, yang hanya berjarak beberapa kilometer dari PLTU I.

Skema perluasan ini berupaya mengejar target 35.000 watt, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan listrik Jawa dan Bali.

Anggota Jatayu beberapa kali melakukan demonstrasi untuk menyatakan penentangan mereka terhadap PLTU tersebut. Awalnya, Setneg menyampaikan bahwa PLTU II dibangun untuk kepentingan negara.

“Warga menyampaikan bahwa kepentingan negara bukan hanya PLTU, tetapi warga negara yang perlu dilindungi dari pencemaran lingkungan,” kata Rodi.

Meski kini Pemerintah Jepang telah menarik diri dari pendanaan PLTU II Indramayu, perjuangan warga Jatayu akan terus berlanjut.

Laporan ini ditulis oleh Mega Dwi Anggraeni dan Bukbisj Candra Ismet Bey dan didukung oleh Climate Tracker.

Recent Posts